SURAT EDARAN DIRJENPAS TENTANG HALINAR

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
JL. VETERAN Nomor 11 JAKARTA PUSAT 10110
No. Telpon : (021)3857611/No. Faximile : (021)3857612


Yth.     Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Di _
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: PAS-54.PK.01.04.01 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN LAPAS, RUTAN DAN CABANG RUTAN BEBAS DARI HANPHONE, PUNGLI DAN NARKOBA (HALINAR)

1.                   Umum

            Keamanan dan Ketertiban pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan merupakan syarat utama mendukung terwujudnya pembinaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan, Perawatan Tahanan, Pengelolaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara, Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan melalui penyelenggaraan fungsi Kesatuan Pengamanan yang meliputi penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Warga Binaan Pemasyarakatan, Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Petugas Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan harus memiliki performance, kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Over kapasitas di Rutan menimbulkan kerawanan adanya pungutan liar baik dari sesama penghuni maupun dari petugas kepada penghuni. Keadaan ini juga rawan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban. Kondisi UPT Pemasyarakatan yang sudah over kapasitas karena tidak seimbangnya antara jumlah penghuni dengan kapasitas UPT Pemasyarakatan untuk menampung tahanan dan warga binaan menyebabkan terjadinya pungutan liar untuk mendapatkan fasilitas. Untuk itu perlu dilakukan pemerataan isi dari Lapas dan Rutan di wilayah terutama di kota-kota besar dengan melakukan pemindahan tahanan yang telah mendapatkan putusan hakim berkuatan hokum tetap (in kracht van gewijsde) atau yang telah menjadi narapidana dari Rutan ke Lapas.
Selain itu permasalahan penyalahgunaan handphone, pungutan liar dan penyalahgunaan narkoba menjadikan ketiga permasalahan tersebut yang disingkat Halinar menjadi Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan dengan program Getting to Zero Halinar pada Lapas, rutan dan Cabang Rutan. Sebagai langkah nyata dalam pelaksanaan program aksi tersebut maka perlu disusun pedoman Lapas, Rutan dan Cabang Rutan bebas dari Halinar.

2.                   Maksud dan Tujuan

a.                   Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Aksi Penanggulangan Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
b.                   Melakukan Program Aksi Pemasyarakatan yaitu Getting To Zero Handphone, Pungli dan Narkoba (Halinar) pada Lapas, Rutan dan Cabang Rutan, yang merupakan hasil dari Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Rapat Kerja Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI;
c.                    Mewujudkan Lapas, Rutan dan cabang Rutan yang bersih dari penyalahgunaan Handphone, pungutan liar dan Narkoba, sehingga tercapaiu tujuan dan cita-cita pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan secara baik dan benar;
d.                   Mewujudkan harmonisasi dalam gerak dan langkah Lapas, Rutan dan cabang Rutan dalam melaksanakan program aksi Getting to Zero Halinar.

3.                   Ruang Lingkup

a.                   Lapas, Rutan dan cabang Rutan yang bebas dari penyalahgunaan Handphone, pungutan liar dan Narkoba yang disingkat Halinar adalah program aksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang harus dilaksanakan oleh Lapas, Rutan dan Cabang Rutan seluruh Indonesia;
b.                   Pedoman pelaksanaan Lapas, Rutan dan Cabang Rutan bebas dari Halinar disusun untuk diketahui dan dijadikan pedoman bagi Lapas, Rutan dan cabang Rutan seluruh Indonesia untuk melaksanakan Getting To Zero Halinar dengan baik dan benar oleh seluruh unsur yang ada dalam Lapas, Rutan dan Cabang Rutan yang ada;
c.                    Pedoman yang disusun dapat dijadikan acuan dan standart bagi Lapas, Rutan dan Cabang Rutan untuk melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk tercapainya Getting to Zero Halinar di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara optimal.

4.                   Dasar Hukum

a.                   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
b.                   Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Aksi Penanggulangan Korupsi;
c.                    Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
d.                   Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M–HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan;
e.                    Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 05 Tahun 2012 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, yang mencambut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M–03.UM-04.10 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Departemen Hukum dan HAM RI;
f.                     Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 tahun 1985, tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemasyarakatan;
g.                   Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 tahun 1985, tentang Organisasi dan Tata kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Benda Sitaan dan Rampasan Negara;
h.                   Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
i.                     Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
j.                     Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan;
k.                   Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Intern Pemasyarakatan.

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a.                   Memerintahkan Kepala Lapas/Rutan/Cabang Rutan untuk melakukan pembentukan dan penguatan Petugas Satuan Tugas Penanggulangan Gangguan Keamanan dan Ketertiban (Satgas Kamtib), Satuan Tugas Penanggulangan, Pencegahan, Penyimpangan dan Peredaran Gelap Narkoba (Satgas P4GN), Petugas Pengawasan Internal (Petugas Was. Intern.) dan Satuan Tugas Pengamanan Pintu Utama (Satgas P2U) dengan baik dan benar pada Lapas/Rutan/Cabang Rutan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
b.                   Mencanangkan Lapas, Rutan dan Cabang Rutan yang babas dari Halinar dalam rangka melaksanakan Program Aksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu Getting to Zero Halinar, dengan membuat Slogan, Tulisan pada Spanduk/Bener yang ditempelkan di Blok Hunian dan Tempat terbuka pada Lapas, Rutan dan Cabang Rutan dan mensosialisasikan kepada semua unsur Lapas, Rutan dan Cabang Rutan bahwa disemua kegiatan dan peri kehidupan di Lapas, Rutan dan cabang Rutan Bebas dari Halinar;
c.                   Pedoman Pelaksanaan Bebas dari handphone pada lapas, rutan dan cabang Rutan adalah sebagai berikut:
1)                   Dicanangkan bahwa di dalam Lapas, rutan dan cabang Rutan dilarang ada Handphone (HP);
2)                   Barang siapa yang masuk ke dalam Lapas, Rutan dan Cabang Rutan tanpa terkecuali dilarang membawa Handphone dan wajib menitipkannya kepada petugas Portir atau satgas P2U untuk disimpan Loker penitipan Handphone di Portir (Pintu Masuk);
3)                   Dilaksanakan operasi Handphone dan Inspeksi Mendadak (Sidak) disetiap Lapas, Rutan dan Cabang Rutan, terhadap warga binaan pemasyarakatan, kamar hunian, lingkungan dalam Lapas, Rutan dan Cabang Rutan serta kepada petugas/pegawai yang bertugas di dalam kamar/blok hunian, dan menyita HP yang ditemukan untuk dimusnahkan dan memeberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku, serta melaporkan hasil operasi dan sidak kepada Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM c.q. Kepala Divisi Pemasyarakatan serta ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan c.q. Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban;
4)                   Menyediakan Warung Telekomunikasi Khusus Pemasyarakatan (Wartelsuspas) sebagai sarana komunikasi warga binaan pemasyarakatan dengan keluarga dan pihak luar, sehingga adapat terpantau pemakaiannnya dan dapat terkendali pelaksanaan, dan memenuhi hak warga binaan pemasyarakatan tanpa melanggar peraturan yang berlaku;
5)                   Melaksanakan penggeledahan terhadap setiap barang dan oarang yang keluar dan masuk di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan dan melakukan tindakan pada saat menemukan HP dengan cara menitipkannya di Loker Penitipan HP di Portir dengan baik dan benar. 
d.                  Pedoman Pelaksanaan Bebas dari Pungutan Liar (Pungli) pada lapas, rutan dan cabang Rutan adalah sebagai berikut:
1)                   Dicanangkan bahwa di dalam Lapas, rutan dan cabang Rutan dilarang ada Pungutan Liar (Pungli) dan Beabas Peredaran Uang (BPU);
2)                   Dilaksanakan operasi Peredaran Uang Asli dan Inspeksi Mendadak (Sidak) disetiap Lapas, Rutan dan Cabang Rutan, terhadap warga binaan pemasyarakatan, kamar hunian, lingkungan dalam Lapas, Rutan dan Cabang Rutan serta kepada petugas/pegawai yang bertugas di dalam kamar/blok hunian, dan menyita Uang yang ditemukan untuk dicatat dalam register D (Penitipan barang dan uang) dan memberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku, serta melaporkan hasil operasi dan sidak Bebas Peredaran Uang (BPU) serta pencegahan Pungli kepada Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM c.q. Kepala Divisi Pemasyarakatan serta ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan c.q. Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban;
3)                   Menyediakan sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan BPU dan memenuhi hak-hak narapidana yang bebas dari Pungli serta menyediakan Warung kebutuhan warga binaan pemasyarakatan yang menggunakan sistem BPU sehingga meminimalisir beredarnya uang untuk mencegah terjadinya Pungli;
4)                   Melaksanakan penggeledahan terhadap setiap barang dan orang yang keluar dan masuk di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan dan melakukan tindakan pada saat menemukan Uang dengan cara menitipkannya di Register D apabila berhubungan dengan WBP, dan menitipkannya di Loker apabila yang membawa pengunjung dan tidak diserahkan ke WBP, dengan baik dan benar. 
5)                  Pedoman Pelaksanaan Bebas dari Narkoba pada lapas, rutan dan cabang Rutan adalah sebagai berikut:
1)                   Dicanangkan bahwa di dalam Lapas, rutan dan cabang Rutan dilarang ada Narkoba dan sejeniasnya;
2)                   Barang siapa yang masuk ke dalam Lapas, Rutan dan Cabang Rutan tanpa terkecuali dilarang membawa Narkoba dan sejenisnya dan wajib ditangkap, diamankan, diproses dan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang menanggani penyalahgunaan Narkoba;
3)                   Dilaksanakan operasi dan Inspeksi Mendadak (Sidak) narkoba dan sejenisnya disetiap Lapas, Rutan dan Cabang Rutan, terhadap warga binaan pemasyarakatan, kamar hunian, lingkungan dalam Lapas, Rutan dan Cabang Rutan serta kepada petugas/pegawai yang bertugas di dalam kamar/blok hunian, dan menyita narkoba dan sejenisnya yang ditemukan untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku, serta melaporkan hasil operasi dan sidak kepada Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM c.q. Kepala Divisi Pemasyarakatan serta ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan c.q. Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban;
4)                   Dilaksanakan sosialisasi dan penguatan Upaya P4GN baik Pre-emtif, Preventif maupun Represif, yang melibatkan semua unsur dalam pelaksanaannya secara optimal sehingga dapat terlaksana dengan efektif dan efisien;
5)                   Melaksanakan penggeledahan terhadap setiap barang dan orang yang keluar dan masuk di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan dan melakukan tindakan pada saat menemukan narkoba dan sejenisnya dengan baik dan benar. 
6)                  Melaporkan hasil pelaksanaan Program Aksi Getting to Zero halinar dimaksud kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan cq. Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban.


Ditetapkandi : Jakarta
Padatanggal  :  25 Maret 2013

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN



MOCHAMAD SUEB
NIP. 195407261977091001


Tembusan :
1.                   Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2.                   Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3.                   Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4.                   Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

0 komentar:

Poskan Komentar